Sejarah Desa Karangjaya

05 Agustus 2021
Super Administrator
Dibaca 47 Kali
Sejarah Desa Karangjaya

Awal Sejarah berdirinya Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yaitu pada tahun 1983 Pemecahan dari Desa Cijurey Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, yang ditetapkan dengan Keputusan Pemda Kabupaten Sukabumi pada tahun 1984, Desa Karangjaya diambil dari kata KARANG yang berarti KUAT yang disimbolkan degan batu yang terdapat banyak di perkebunan  disebagian wilayah desa kemudian arti dari JAYA yang berarti selalu berhasil, sukss atau kewijayaan  kemudian Desa Karangjaya Memiliki Luas Wilayah  528.260 Ha Dengan dibatasi oleh beberapa Desa yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cijurey Kecmatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi

Sejarah pemimpin Desa Karangjaya / Kepala Desa Karangjaya Sejak Tahun 1984:

NO

NAMA KEPALA DESA

MASA JABATAN

ALAMAT

KETERANGAN

1

NUNUT SOPANDI

1984 – 1985

Kp. Tanjungsari

Pejabat

2

M. SALYA

1986 – 1994

Kp. Ciranca. Rt. 007/002

Kepala Desa Hasil Pemilihan

3

ENDING

1995 – 2003

Kp. Sindangkerta. Rt. 008/003

Kepala Desa Hasil Pemilihan

4

MAMAN SURATMAN

2003 – 2008

Kp. Sedong. Rt. 016/005

Kepala Desa Hasil Pemilihan

5

ASEP SAEPUL KAMIL

2008 – 2013

Kp. Sindangkerta. Rt. 008/003

Kepala Desa Hasil Pemilihan

6

SYAMSUDIN

2013 – 2019

Kp. Cibarengkok. Rt. 006/002

Kepala Desa Hasil Pemilihan

7

AAM GURNIAWAN

2019 – 2025

Kp. Rancabungur. Rt. 001/001

Kepala Desa Hasil Pemilihan

Desa berasal dari istilah dalam bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Menurut definisi universal, desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut Kampung (Jabar).

Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumbar dengan sebutan Nagari, Gampong dari Aceh, dan dikenal dengan sebutan kampung di Papua, Kutai Barat. Semua institusi lain di desa juga bisa mengalami perbedaan istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar hukum desa tetap sama yakni didasarkan pada adat, kebiasaan dan hukum adat.

Pembentukan Desa di Zaman Belanda

Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti dalam prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M serta ditemukannya prasasti Walandit di Tengger, Jatim pada 1381 M. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia dimana penyelenggaraannya didasarkan pada hukum adat.

Setelah Belanda menjajah Indonesia dan membentuk undang – undang pemerintahan di Hindia Belanda (Regeling Reglemen), maka desa juga diberi kedudukan hukum. Untuk menjabarkan maksud dari peraturan perundangan tersebut, Belanda kemudian mengeluarkan Indlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pada tahun 1924 Regeling Reglemen diubah dengan Indische Staatsregeling tetapi dalam prinsipnya tidak ada perubahan berarti, maka IGO masih berlaku. Untuk daerah di luar Jawa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda mengeluarkan peraturan Indlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB) tahun 1938 no.490.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengenai Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan RI. Sedangkan menurut UU no.6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan RI.

Desa bukan berada di bawah kecamatan karena kecamatan adalah bagian dari kabupaten/kota, dan desa bukanlah bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas, tetapi dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan. Kewenangan yang dimiliki desa adalah:

 

  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah, propinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
  • Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa. Ketahui juga mengenai sejarah perumusan UUD 1945, biografi Cut Nyak Dhien dan biografi Mohammad Hatta.
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar
CAPTCHA Image